Updating jenis restribusi dan tarif yang diterapkan dalam retribusi jasa usaha dan retribusi jasa umum diperlukan guna substantif bahan penyusunan rancangan peraturan daerah untuk menggantikan peraturan daerah yang saat ini masih berlaku. Koordinasi terkait difasilitasi BPKPAD pada hari Selasa 16 Maret 2021 bersama pembahas dari Bidang Pendapatan BPKPAD, Inspektorat dan Bagian Hukum. Peserta koordinasi dari para perangkat daerah yang memilili kegiatan terkait penarikan / pemungutan / pengumpul pendapatan daerah.

Dari Bagian Hukum disampaikan bahwa Perda Retribusi Jasa Usaha dan Perda Jasa Umum telah diagendakan masuk dalam program legislatif daerah tahun 2021. Sementara Inspektur Pembantu Wilayah 1 Inspektorat mengingatkan pointers tentang akurasi penyusunan potensi pendapatan karena berimplikasi pada pengawasan kinerja pada perangkat daerah yang melaksanakan. Termasuk penetapan tarif  yang harus benar-benar mendasarkan pada kajian asumsi terkini dan proyeksi indeks harga, analisa cost-benefit serta perkembangan ekonomi daerah.

Pada akhirnya diharapkan bahwasanya peraturan daerah yang nantinya diberlakukan dapat signifikan meningkatkan angka penerimaan daerah dari pos PAD yang diakui sampai saat ini masih termasuk kategori kurang dibandingkan potensinya.

(Irbanwil 1 / 16 Maret 2021)