Plt. Sekretaris dan Pengelola Kearsipan Inspektorat Kabupaten Demak menghadiri kegiatan Sosialisasi Peraturan Bupati Demak Nomor 80 Tahun 2020 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis yang dilaksanakan di Aula Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak.
Salah satu maksud dan tujuan dari adanya peraturan bupati ini adalah untuk melindungi arsip dinamis dari pengaksesan yang tidak sesuai aturan sehingga dapat dicegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak yang tidak berhak untuk tujuan dan kepentingan yang tidak sah dan menjamin keamanan arsip bagi informasi yang dikecualikan.

Untuk Inspektorat Kabupaten Demak arsip dinamis yang tercipta diklasifikasikan sebagai informasi rahasia yang hanya dapat diakses oleh penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum.
Adapun arsip yang dimaksud adalah :

  1. Pengawasan (700), meliputi Kebijakan dan Program Pengawasan, Pengawasan Perencanaan Pengadaan/ Proyek, Pengawasan Inventarisasi Aset, Pengawasan Organisasi dan Tata Laksana, Pengawasan Perpustakaan dan Dokumen, Pengawasan Penelitian/Riset, Pengawasan Perhubungan, Komunikasi Informasi dan Teknologi.
  2. Bidang Pemerintahan (710), meliputi Pengawasan Pemerintahan Provinsi dan Pengawasan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  3. Bidang Politik (720), meliputi Pengawasan Partai termasuk pendanaan Partai, atribut Partai,dll, Pengawasan Pembinaan Ipoleksosbud hankam, Pengawasan Organisasi meliputi organisasi kemasyarakatan, dan Pengawasan terhadap kepercayaan terhadap Tuhan YME
  4. Bidang Keamanan/Ketertiban (730), meliputi Pengawasan Kesbangpolinmas dan Pengawasan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Alam/SAR
  5. Bidang Kesejahteraan Rakyat (740), meliputi Pengawasan Pembangunan Desa, Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan, Pengawasan Kebudayaan, Pengawasan Kesehatan/Makanan/Obat, Pengawasan SARA (suku agama ras), Pengawasan Kesejahteraan Sosial, Pengawasan Kependudukan Migrasi/ Urbanisasi, Pengawasan Kehumasan Media massa dan Penyiaran, Pengawasan Bantuan/Subsidi Masyarakat
  6. Bidang Perekonomian (750), meliputi Pengawasan Perdagangan dan perindustrian, Pengawasan Pertanian dan Perkebunan, Pengawasan Kehutanan, Pengawasan Pertambangan/ESDM, Pengawasan Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pengawasan Tenaga Kerja dan Ketransmigrasian, Pengawasan PMDN/PMA, Pengawasan Perbankan/ Moneter dan Pengawasan Kelautan dan Perikanan
  7. Bidang Pekerjaan Umum (760), meliputi Pengawasan Pengairan, Pengawasan Jalan, Pengawasan Jembatan, Pengawasan Bangunan, Pengawasan Tata Ruang Kota, Pengawasan Tata Lingkungan, Pengawasan Ketenagaan dan Pengawasan Air Minum
  8. Pengawasan Pejabat Publik (770), meliputi Penyimpangan Pejabat Publik
  9. Bidang Kepegawaian (780), meliputi Pengawasan Pengadaan PNS, Pengawasan Penilaian dan Disiplin PNS, Keanggotaan PNS dalam Parpol, Penyimpangan Pejabat/PNS dan Persengketaan PNS
  10. Bidang Keuangan (790), meliputi Pengawasan Anggaran, Pengawasan Akuntansi, Pengawasan Perbendaraan, Pengawasan Pengelolaan Kas Daerah dan Pengawasan Pendapatan

(Admin/8 September 2021)