Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik  Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Resiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dilaksanakan rapat koordinasi membahas hal tersebut di atas pada hari Rabu 17 Februari 2021 di Ruang Pertemuan Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Demak. Hadir pada rapat itu Kepala Bidang Informatika dan Persandian serta Kepala Seksi Pengembangan dan Pelayanan Jaringan Dinkominfo, Kepala Bidang Pengadaan Jabatan dan Sistem Informasi BKPP, Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Anjab Bagian Organisasi Setda, dan mewakili Inspektorat adalah Kusworini SH,MM salah satu P2UPD Madya Inspektorat.

Ada beberapa pembahasan dalam rapat ini, diantaranya adalah membentuk Struktur Manajemen Resiko yang terdiri atas :

  1. Komite Manajemen Resiko SPBE yang memiliki fungsi penetapan kebijakan strategis terkait Manajemen Resiko SPBE. Bertindak sebagai Ketua adalah Sekda Kabupaten Demak, dengan Kepala Dinkominfo Kabupaten Demak sebagai Sekretaris. Sedangkan sebagai anggota adalah Asisten Pemerintahan dan Kesra, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Asisten Administrasi Umum, Kepala Bappeda, dan Kepala BPKPAD.
  2. Unit Pemilik Resiko SPBE yang memiliki fungsi pelaksanaan Manajemen Resiko SPBE. Termasuk di dalamnya adalah 41 perangkat daerah di Kabupaten Demak.
  3. Unit Kepatuhan Risiko SPBE, yaitu APIP (Inspektorat) yang memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Manajemen Risiko SPBE.

Untuk selanjutnya disepakati bahwa Dinkominfo, BKPP, Bagian Organisasi dan Inspektorat akan mengisi formulir pengisian yang sesuai dengan format dari Peemenpan RB No. 5 Tahun 2020 berdasarkan pada Renstra, SPIP dan RTP masing-masing.

(Admin/17 Februari 2021)