Terkait dengan penyusunan Peraturan Bupati dan Standar Operasional Prosedur (SOP) baru terkait pengelolaan retribusi parkir tepi jalan umum sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perparkiran, Inspektorat Kabupaten Demak yang diwakili Inspektur Pembantu Wilayah IV bersama dengan Kepala Bidang Pendapatan BPKPAD, Bagian Hukum Setda, dan Dinas Perhubungan melakukan konsultasi ke Perwakilan BPKP Jawa Tengah pada hari Rabu 17 Februari 2021.

Ada beberapa permasalahan yang disampaikan dalam konsultasi tersebut, diantaranya :

  1. Mekanisme Tata Cara perjanjian dengan pihak ketiga terkait retribusi parkir baik di tepi jalan umum, di lingkungan pasar dan di area pariwisata
  2. Perlunya Potensi atau target yang jelas sebagai ukuran dalam menentukan penerimaan pendapatan retribusi parkir.
  3. Obyek area retribusi parkir ditepi jalan umum di wilayah Kab.  Demak
  4. Adanya peraturan yang tidak sinkron satu dengan yang lainnya, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 3 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perparkiran dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

Di Perwakilan BPKP Jawa Tengah, konsultasi diterima langsung oleh  Kepala  Perwakilan BPKP Jawa Tengah didampingi oleh Korwas dan beberapa orang Auditor.

(Admin/17 Februari 2021)