Pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 membutuhkan dana sangat besar, dan harus dilaksanakan dengan cepat untuk mencapai kekebalan komunitas dari penyakit COVID-19. Di samping itu ada beberapa tantangan yang harus dicermati, diantaranya akses dan kapasitas fasilitas kesehatan, proses pendataan dan validitas data, kapasitas distribusi dan penyimpanan, kesiapan anggaran dan fasilitas pendukung, serta resiko kecurangan. Untuk itu diperlukan perlu pengawasan ekstra dengan sinergi dan kolaborasi antar Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) baik di Kementerian, Lembaga maupun Daerah.
Sebagai bentuk sinergitas dan koordinasi, BPKP melalui Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi secara daring pada hari Senin 25 Januari 2021.
Dalam rakor yang diikuti oleh Inspektur Kementerian dan Lembaga terkait, serta Inspektur dan APIP Daerah di seluruh Indonesia, Kepala BPKP Yusuf Ateh menegaskan ada beberapa hal yang harus dipastikan dalam pengawasan vaksin dan vaksinasi COVID-19. Di antaranya akurasi dan validasi data penerima agar ketepatan sasaran terjaga; prosedur vaksinasi; distribusi vaksin tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat jenis; jumlah dan jenis peralatan logistik sesuai kebutuhan; kapasitas dan kualitas penyimpanan vaksin memadai; serta dukungan anggaran pemerintah pusat/daerah cukup dan disediakan tepat waktu.
Pengawasan pelaksanaan vaksinasi ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 99 Tahuun 2020, dimana BPKP ditugaskan untuk mengkoordinasikan pengawasan barang/jasa vaksin Covid-19 dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dengan melibatkan APIP.

(Admin/25 Januari 2021)