Dalam rangka melaksanakan pendampingan dari Kegiatan Pengumpulan Data Dan Monitoring Penyaluran JPS Pada Desa Mranggen, Ngemplak, Tegalarum Kec Mranggen Dan Desa Bulursari Kec Sayung yang dilaksanakan oleh BPKP Perwakilan Jawa Tengah berdasarkan Surat Tugas Kepala BPKP Perwakilan Jawa Tengah dengan Nomor ST-480/PW11/3/2020  tanggal 19 Mei 2020 yang dilaksanakan pada hari Rabu, 20 Mei 2020, Inspektorat Kabupaten Demak menerjunkan dua Tim Pendampingan Monev untuk melaksanakan kegiatan tersebut yang terbagi di empat desa dan dua kecamatan yang menjadi lokasi kegiatan BPKP.
Kegiatan Pengumpulan Data dan Monitoring Penyaluran JPS ini dilaksanakan mengacu pada Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran pengadaan barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan COVID19.
Tim pertama yang dipimpin oleh Inspektur Pembantu Wil II Drs. Suyanto, M.Pd mencatat sejumlah bantuan yang diterimakan untuk warga Desa Bulusari Kecamatan Sayung dengan rincian sebagai berikut :

  1. BLT DD : 12 orang;
  2. Perluasan Sembako : 156 orang;
  3. BNPT : 233 orang;
  4. JPS : 96 orang;
  5. BST Tunai : 47 orang; dan
  6. BST bank : 9 orang.

Masih dalam giat di hari yang sama namun lokasi yang berbeda, Tim Pendampingan kedua yang dipimpin oleh Esti Adhi selaku Irban Wil IV dan Farih Rahman Hakim, SE, MM sebagai auditor di Irban Wil IV melakukan kegiatan di Desa Tegalarum kemudian dilanjutkan ke Desa Mranggen, semua berlokasi di Kecamatan Mranggen.
Penyaluran Bantuan di Desa Tegalarum berlangsung relatif kondusif dengan menerapkan protokol Covid19 kepada setiap warga yang berhak memperoleh bantuan.
Kemudian Tim beserta BPKP Perwakilan Jawa Tengah bergerak menuju Desa Mranggen.  Di desa Mranggen, hadir pula Kepala BPKP Perwakilan Jawa Tengah beserta Inspektur Kabupaten Demak. Kepala BPKP Perwakilan Jawa Tengah berkesempatan membuka acara dan memberikan sambutan, didampingi Inspektur Kabupaten Demak. Diharapkan dengan hadirnya BPKP dan Inspektorat selaku Pengawas , penyaluran bantuan sosial bagi warga masyarakat terdampak Pandemi Covid19 dapat berjalan tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan yang berlaku.

(Andria/20 Mei 2020)