Forum Diskusi Unit Pengendalian Gratifikasi yang diselenggarakan secara daring oleh KPK melaui aplikasi Zoom Webinar pada tanggal 19 Mei 2020. Untuk sesi pertama diikuti oleh seluruh kabupaten yang ada di 8 provinsi, yaitu provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Jambi dan Kalimantan Barat. Forum diskusi ini mengambil tema “Optimalisasi Peran UPG Dalam Pencegahan Korupsi” dengan pembicara Albertina HO (Dewan Pengawas KPK), insan Adi Asmono (Inspektur Daerah Kabupaten Boyolali) dan Sugiarto (Koordinator Program Pengendalian Gratifikasi KPK). Kegitan ini bertujuan untuk berbagi pengetahuan dalam rangka menciptakan langkah-langkah yang baik dalam membudayakan anti gratifikasi dan sebagai tindak lanjut Rakorwas UPG di Bogor.

Arti gratifikasi berdasar Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas meliputi uang, barang, rabat [discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Gratifikasi bisa berdimensi penindakan jika tidak lapor kepada KPK/ UPG/ Email max 30 hari setelah diterimanya gratifikasi.

Beberapa pengecualian Gratifikasi sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 antara lain :

  1. Pemberian sesama rekan kerja dalam rangka pisah sambut, pensiun, mutasi jabatan, atau ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya paling banyak senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan;
  2. Pemberian sesama rekan kerja yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, dan tidak terkait kedinasan paling banyak senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
  3. Pemberian terkait dengan pertunangan, pernikahan, kelahiran, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap pemberi.

(Evalap/19 Mei 2020)