Inspektur Pembantu Wilayah I hadir mewakili Inspektorat dalam Rapat Koordinasi Pemerintahan Desa yang dilaksanakan di Ruang Asisten I Sekretariat Saerah Kabupaten Demak pada hari Selasa 24 Maret 2020. Rapat dipimpin oleh Asisten I dengan peserta lainnya yang hadir yaitu perwakilan dari Dinpermades P2KB dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Demak.
Amanah keterwakilan perempuan dalam keanggotaan BPD sebagaimana disebutkan dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum diakomodir dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak. Untuk itu hal tersebut menjadi substansi perlunya revisi Peraturan Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa. Revisi ini harus segera dilakukan mengingat beberapa bulan mendatang masa bhakti keanggotaan BPD di semua desa akan berakhir, terhitung mulai bulan Mei sampai dengan Nopember 2020.
Mengingat adanya Pandemi Covid-19, draft revisi perda akan diajukan setelah situasi kondusif. Karena sesuai prosedur yang ada, argumentasi tentang revisi suatu peraturan daerah harus disampaikan terlebih dahulu kepada Gubernur.

Sumber : Inspektur Pembantu Wilayah I (Admin/24 Maret 2020)