Usulan pengelolaan Gedung Pujasera Taman Parkir Masjid Agung untuk tempat penginapan menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Demak. Untuk itu dilakukan pembahasan mengenai hal tersebut  dalam rapat koordinasi yang dilaksanakan di Ruang Rapat BPKPAD Kamis 19 Maret 2020. Rapat dipimpin langsung oleh Kepala BPKPAD didampingi Kabid Aset dan Kabid Pendapatan bersama Inspektorat, Bagian Hukum, Dindagkop UKM, Satpol PP dan Dinas Pariwisata.
Tarif sewa kamar, kondisi fisik penginapan, SDM pelaksana, fasilitas yang tersedia sampai dengan status pengelolaan aset menjadi pokok pembahasan dalam rapat ini. Salah satu hal yang mendesak adalah dasar hukum penetapan tarif yang belum terakomodir dalam aturan apapun dengan tingkatan di bawah Peraturan Daerah. Untuk saat yang diatur hanya sewa kamar spesifik di Gedung Diklat dan Litbang. Dengan asumsi, pengaturan pendapatan dimasukkan ke dalam Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Retribusi Jasa Usaha Kabupaten Demak. Alternatif solusi di luar kewajiban menyusun raperda adalah pengaturan tarif masuk dalam rumusan Pemakaian Gedung Lainnya dengn tarif sewa per tahun 6,64% sebagaimana diatur dalam Perda No. 3 / 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha.
Terkait bahasan aset, Gedung Pujasera Masjid Agung tetap dicatat sebagai aset pada Dinas Pariwisata sehingga OPD lain tidak diperbolehkan mengajukan anggaran pemeliharaan. Kondisi ini dimungkinkan terjadi karena kawasan Taman Parkir Masjid Agung selama ini dimanfaatkan untuk PAD sesuai fungsi OPD pada Dinas Pariwisata dan Dindagkop UKM, ditambah BPKPAD yang rencananya ditunjuk sebagai leading sector pengelolaan penginapan di Gedung Pujasera Taman Masjid Agung.

Dalam rapat ini juga dibahas tentang permohonan Paguyuban Pengusaha Resto / Rumah Makan di Demak untuk mendapatkan pengurangan pajak resto dari jumlah yang berlaku saat ini. Berdasarkan Perda No. 3 / 2012 dan Perbup 37 / 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran, memungkinkan adanya pengurangan pajak.
Inspektorat melalui Inspektur Pembantu Wilayah I mengingatkan  bahwa peraturan yang dikeluarkan Kepala BPKPAD bersifat keputusan administratif bukan pengaturan umum. Artinya, pengurangan tarif pajak restoran hanya berlaku bagi pengusaha yang mengajukan permohonan secara tertulis dan disetujui.

Sumber : Irbanwi I (Admin/19 Maret 2020)