Menindaklanjuti beberapa permasalahan terkait pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) yang berpotensi terhadap penurunan aspek Pendapatan Asli Daerah dan optimasi kinerja OPD, dilaksanakan rapat koordinasi oleh BPKPAD Kab Demak selaku leading sector-nya. Dipimpin Asisten 3 Sekda, rapat  diikuti para unsur bidang di BPKPAD utamanya Bidang Aset, juga menghadirkan Inspektorat, Bagian Hukum Setda, Dinas Perdagangan Koperasi UMKM, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Dinas Perhubungan. Berlangsung Jumat 8 Nopember 2019, rapat diawali bahasan surat dari CV Swadaya Mandiri yang mengajukan permohonan pengurangan space lahan sewa Gedung Bioskop NSC (ex Gedung Garuda).

Sebelumnya pada rapat yang sama pada tanggal 15 Oktober 2019, permohonan penurunan biaya sewa belum dapat dipenuhi oleh Pemda, terbaru usulan CV Swadaya Mandiri adalah akan melepas hak sewa atas lapak dagangan dan lapak parkir depan Gedung NSC untuk dikompensasikan sebagai faktor pengurang biaya sewa ke Pemda. Dalam hal ini disampaikan Dindagkop UMKM bahwa ada lapak yang dibangun oleh penyewa tetapi juga ada yang dibangun atas fasilitasi Dindagkop mengingat konsep peruntukan awalnya gedung dimaksud adalah Gedung UMKM. Adapun terkait parkir, kedepannya dimungkinkan pengelolaan lapak parkir dikelola Dinas Perhubungan.

Selanjutnya bahasan tentang ketidaklancaran sewa tanah dan bangunan milik Pemda di Kampung Domenggalan sekitar area menuju PDAM Demak. Meski beberapa penyewa dilaporkan tertib dalam pembayaran sewa, tetapi beberepa lainnya dengan nama penyewa sudah terdata, terindikasi tidak tertib dengan asumsi tagihan kurang bayar sekitar Rp. 13.580.000,- sampai jelang tutup tahun 2019 ini. Asisten 3 meminta tim dari BPKPAD untuk kembali melakukan pendekatan dan mengingatkan para penyewa disertai landasan hukum kepemilikan mengingat potensi kerawanannya.

Wacana tentang nilai strategis lokasi usaha di kompleks kios seberang Pasar Bintoro juga mengemuka dalam rapat yang berlangsung di ruang pertemuan Asisten 3 Sekda tersebut, yaitu usulan dari penyewa di kios yang membelakangi jalan raya agar nominal sewanya tidak disamakan dengan yang menghadap jalan raya. Terhadap usulan ini, semua peserta rapat dapat memaklumi dan patut direkomendasikan tindak lanjut pengaturannya.

Pointers rapat lainnya adalah :

  • Pemanfaatan BMD di Jalan Bhayangkara oleh TPQ Darul Arqom sebagaimana surat permohonan dari Siti Musyariah untuk keperluan kegiatan sosial / pendidikan.
  • Pemanfaatan BMD Kios C No. 1 untuk Tahun 2020 oleh Bambang Sukoyo yang kemudian diarahkan Asisten 3 untuk disegerakan tanpa harus menunggu mulai pelaksanaan perjanjian pamanfaatannya pada Tahun 2020 sehingga berapapun nominalnya akan ada tambahan pendapatan di akhir 2019 ini.
  • Permohonan kendaraan dinas dari Dinperkim belum dapat dipenuhi terutama untuk operasional dinas pejabat level eselon III b (kepala bidang)
  • Permohonan Dindukcapil untuk penambahan ruang pelayanan kependudukan menggunakan ruang sarpras Metrologi Dindagkop akan dibahas lebih lanjut.

Terakhir ada ajuan konsep perubahan daftar paket dan harga limit lelang kendaraan yang diusulkan Bidang Aset BPKPAD untuk ikut dibahas dalam rapat tetapi ditangguhkan terlebih dulu untuk dibahas pada kesempatan lain. (Irbanwil I / 9 Nopember 2019)