Selasa 29 Oktober 2019, Inspektur Kabupaten Demak menerima kunjungan kerja dari Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kunjungan ini berkenaan dengan maraknya penyalahgunaan nama KPK dan/atau nama Pimpinan KPK, Pejabat/Pegawai KPK oleh pihak – pihak lain dengan cara membuat surat – surat palsu, kartu identitas palsu, seragam dan atribut/lencana berlogo KPK, mengaku sebagai mitra KPK dan sebagainya yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana penipuan, pemerasan dan pemalsuan.

Beberapa saat lalu hal tersebut di atas terjadi di Dindagkop UKM Kabupaten Demak, seseorang datang mengaku utusan dari KPK. Beruntung berkat koordinasi yang cepat dengan Inspektorat dan OPD lainnya upaya tersebut dapat digagalkan. Dan saat ini permasalahan tersebut telah ditangani oleh Polres Demak.

Berikut pemberitahuan resmi dari KPK (Surat Pemberitahuan Nomor B/933/PI.05/01-42/02/2018 tanggal 20 Februari 2018) terkait dengan kegiatan operasional KPK :

  1. Dalam menjalankan setiap penugasan, pegawai KPK selalu dilengkapi dengan surat penugasan dan kartu identitas resmi yang dikeluarkan oleh KPK
  2. Pegawai KPK dilarang menjanjikan / menerima, apalagi meminta imbalan dalam bentuk apapun
  3. KPK tidak pernah menunjuk organisasi atau lembaga manapun sebagai “perpanjangan tangan”, mitra konsultan, pengacara maupun perwakilan dari KPK
  4. KPK tidak pernah menerbitkan ataupun bekerjasama dengan media yang memakai nama KPK atau yang mirip dengan KPK
  5. KPK tidak pernah menerbitkan sertifikat, piagam, deklarasi bersama dan surat berharga lainnya sebagai persyaratan pengurusan administrasi di instansi manapun
  6. KPK tidak membuka kantor cabang atau kantor perwakilan khusus KPK di daerah – daerah
  7. Situs resmi yang dikelola oleh KPK adalah situs internet yang beralamat di www.kpk.go.id
  8. Perangkat sosialisasi anti korupsi, baik berupa buku, poster, maupun brosur yang diterbitkan oleh KPK diberikan kepada pihak – pihak yang membutuhkan secara cuma – cuma (gratis)
  9. Pelayanan yang dilakukan oleh KPK untuk masyarakat tidak dipungut biaya atau gratis
  10. Adalah tidak benar jika ada pihak yang menjanjikan bisa “mengurus” suatu kasus yang penanganannya dilakukan oleh KPK
  11. Penerimaan calon pegawai KPK dilaksanakan secara terbuka melalui program Indonesia Memanggil (IM) untuk masyarakat umum dan tidak ada undangan yang bersifat perorangan.
Dihimbau untuk masyarakat umum agar selalu mewasdai hal – hal tersebut. Jika ada seseorang mengaku dari KPK, tanyakan kartu identitas dan kelengkapan surat tugasnya. Atau laporkan ke Inspektorat, Polres dan pihak – pihak terkait lainnya untuk konfirmasi.(Admin / 30 Oktober 2019)