Inspektorat Kabupaten Demak berkomitmen terhadap upaya pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut terlihat saat Irbanwil IV Esti Adhi, SE.MM yang mewakili Inspektur Kabupaten Demak hadir dalam kegiatan Penandatanganan Pedoman Kerja dan Launching Forum Kerja Sama Penanganan Pengaduan Masyarakat yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi di Gedung Gradhika Bhakti Praja Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah pada hari Kamis 10 Oktober 2019 dengan akses pelaporan melalui portal www.laporkorupsijateng.id
Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Dr. H. Rycko Amelza Dahniel, Kajati diwakili Aspidsus, PJU Polda Jateng, Kasat Reskrim Jajaran Polda Jateng, Pangdam IV/ Diponegoro yang diwakili Staf Ahli Bidang Hukum, Kepala BPK Perwakilan Jateng, Kepala BPKP Perwakilan Jateng dan aparatur pengawasan lainnya. “Ini adalah upaya kami bersama Forkompimda Jateng melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Mudah-mudahan dengan kerja sama yang baik ini, semua proses pencegahan dan pemberantasan korupsi dapat berjalan baik dan tidak menimbulkan keributan,” kata Gubernur Jawa Tengah. Diharapkan masyarakat dapat melaporkan semua hal yang terkait dengan tindak pidana korupsi. Hasil laporan itu akan dikaji secara bersama dan diselesaikan dengan keterlibatan semua pihak, sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. “Jadi taglinenya Berantas Korupsi Sambil Ngopi ini tujuannya agar penyelesaian semua laporan terkait korupsi dapat dilakukan dengan baik. Kalau ada laporan tentang korupsi, akan dikaji bersama, benar apa tidak, datanya ada tidak, buktinya apa. Maka semua itu bisa didiskusikan sambil ngopi, agar tidak tegang,”.
Meski menyambut baik, namun Ganjar mewanti-wanti agar dibukanya kanal aduan ini tidak menimbulkan fitnah. Semua instansi harus membentuk tim khusus yang menangani tindaklanjut pengaduan ini. “Karena ini kanal aduan terbuka, maka harus hati-hati agar tidak terjadi fitnah. Kalau ini tidak diantisipasi, akan menjadi area fitnah terbuka,” terangnya. Ke depan, lanjut gubernur, tidak hanya tentang pemberantasan korupsi saja, pada aspek pelayanan masyarakat juga akan dilakukan hal serupa. Semua lembaga dan instansi pemerintahan yang ada di Jawa Tengah, dapat membuat aduan bersama untuk menyelesaikan berbagai persoalan.
Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Rycko Amelza Dahniel mengapresiasi dibentuknya forum kerja sama antara APH dengan Pemprov Jateng ini. Menurutnya, kerja sama itu merupakan wujud nyata semangat pemberantasan korupsi di Jawa Tengah. “Ini bukti bahwa Jawa Tengah ingin membuat birokrasi dan pemerintahan semakin bersih. Dengan forum kerja sama dan dibukanya kanal aduan ini, maka pengawasan, pencegahan dan pemberantasan korupsi akan semakin terarah. Kami siap berkoordinasi dan bersinergi terkait kerjasama ini,” kata dia.
Rycko menekankan, adanya layanan kanal tersebut menuntut semua aparatur siap, baik menyangkut komunikasi, sinergi, dan yang terpenting menindaklanjut laporan yang masuk. “Jangan membuka portal seluas-luasnya kepada masyarakat ini justru menjadi bumerang dan kontra produktif karena kita tidak responsif. Laporan dan aduan dari masyarakat dibiarkan, pura-pura tidak tahu bahkan tidak di tindaklanjuti,” tegasnya.

Acara ditutup dengan penekanan tombol yang menandakan dibukanya website www.laporkorupsijateng.id secara resmi oleh Gubernur , Kapolda dan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah (Admin / 11 Oktober 2019)