Kenaikan siltap (penghasilan tetap) Kades dan perangkat desa di wilayah Kab Demak serta penghapusan pasal penilaian camat untuk usulan tunjangan lainnya berupa penggarapan tanah bengkok desa di atas 75%, dibahas di Ruang Asisten I Sekda Kab Demak. Diikuti unsur terkait meliputi Dinpermasdes P2KB, Bagian Hukum, Bagian Pemerintahan, Inspektorat, Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat  dan BPKPAD Kab Demak, dipimpin Asisten I Sekda Bidang Pemerintahan, AN. Wahyudi.  Kenaikan siltap rencananya diberikan tiap bulan terhitung Bulan Januari 2020 dengan pilihan kenaikan dibahas menjadi beberapa opsi menyesuaikan asumsi pagu Alokasi Dana Desa (ADD) 2020 dan kondisi eksisting 2019.

Seperti diketahui, dalam PP 11 Tahun 2019, siltap kades minimal Rp. 2.426.640,- Siltap sekdes minimal Rp. 2.224.420,- dan siltap perades minimal Rp. 2.022.200,- sedangkan kondisi eksisting 2019, terdapat 237 kades definitif, Pj. Kades 6 orang, Sekdes Non PNS 142 orang, Sekdes PNS 97 orang dan perangkat desa 2.386 orang dengan siltap tertinggi kades sebesar Rp. 3.259.000 untuk Kades Bakung Mijen dan terendah diterima Kades Babalan sebesar Rp. 1.866.667,-

Menyikapi opsi penyesuaian siltap 2020, Inspektorat yang diwakili Inspektur Pembantu Wilayah 1 mengingatkan bahwa secara psikologis jangan sampai ada pihak yang merasa dinomorduakan atau tidak merasakan keuntungan dari putusan cdlam pengaturan baru (asas in dubio pro reo) pengganti Perbup Demak No. 42 tahun 2017 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa. Usulan ini mengingat konfigurasi nominal siltap jika melihat PP 11 Tahun 2019, terdapat sekitar 72 kades yang siltap 2019 sudah di atas minimal yang diatur sehingga diharapkan tidak menurun nominal siltapnya atau sekurangnya sama dan yang jelas tidak di bawah batas minimal dalam PP 11/2019.

Bahwa opsi yang tertinggi perhitungan nominal siltapnya terutama bagi kades dan sekdes dimungkinkan ada 3 (tiga) desa yang kurang ADD-nya untuk membiayai siltap 2020, dapat menggunakan sumber pembiayaan lain. Sebagaimana telah diantisipasi dalam PP maupun perbup revisi yaitu : “Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDesa selain Dana Desa.”

Adapun terkait wacana penghapusan Pasal 7 Perbup No. 42 Tahun 2017 terkait penilaian camat kepada pemerintah desa dengan konsekuensi tidak diserahkannya 100% tunjangan lainnya dari penggarapan tanah bengkok kepada kades dan perades, diakui karena kesulitan teknis di lapangan. Dapat dikatakan pengaturan tersebut tidak dilaksanakan di semua wilayah desa se Kab. Demak oleh para camat. (Irbanwil 1 / 9 )ktober 2019)