Mengemuka fakta bahwa para peternak di Jawa Tengah terutama di Demak lebih nyaman menutupi keberadaan aktivitas usahanya, bahkan sekalipun yang bertanya adalah seorang gubernur. Sebagaimana disampaikan salah seorang pengusaha ternak di Demak yang mengikuti acara public hearing Rancangan Perda Kabupaten Demak tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di ruang pertemuan Wakil Bupati Demak. Argumentasinya antara lain adalah aspek ijin usaha ternak yang dianggap menyulitkan terutama kelengkapan IMB karena lokasinya tidak masuk kawasan / area warna kuning atau coklat (non lahan pertanian). Demikian halnya kerawanan penolakan dari warga terkait pengurusan ijin gangguan umum. Sekretaris Bappeda Litbang yang hadir di acara tersebut mengakui adanya potensi masalah terkait status peruntukan lahan tersebut, tetapi sebetulnya dapat disiasati dengan inisiasi dinas terkait pro aktif konsultasi ke Bappeda atau Tim TKPRD kabupaten. Pada akhirnya diakui semua yang hadir kondisi demikian turut berpengaruh atas minimnya kontribusi pendapatan asli daerah dari sektor peternakan.

Dengar pendapat public tentang regulasi Peternakan dan Kesehatan Hewan di wilayah Kabupaten Demak yang berlangsung Kamis 3 Oktober 2019 dibuka Asisten 1 Sekda didampingi Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kab Demak.

Turut memberikan pendampingan materi adalah Kabag Hukum dan para perwakilan OPD terkait termasuk Inspektorat yang diwakili Irbanwil 1 turut menyampaikan masukan terkait aspek formil naskah akademik dalam raperda. Diakomodir dalam raperda untuk memasukkan Bab tentang Ruang Lingkup guna membatasi asas, tujuan dan pengaturan-pengaturan dalam perda sekaligus memudahkan sistematikanya. Demikian halnya pengaturan tentang sanksi administratif dan ketentuan tindak pidana yang dipertanyakan Inspektorat, solusinya adalah menambahkan Peraturan Menteri Pertanian dalam diktum Menimbang sebagai dasar hukum yang memuat sanksi dan ketentuan pidana.