Dugaan berkurangnya luasan lahan aset tanah pemerintah daerah eks Gedung Kawedanan mengemuka saat Pembangunan Rumah Singgah dengan Leading Sector Dinsos P2PA mendapat respon warga sekitar lingkungan UPTD Rumah Pelayanan Sosial (Rumpelsos). Surat keberatan atas pembangunan Rumah Singgah yang disampaikan warga RT 07 RW 06 Kelurahan Bintoro kepada Bupati Demak mendapat perhatian serius jajaran pimpinan dan OPD terkait. Saat dilakukan kunjungan lapangan, Jumat 27 September 2019 yang dipimpin Asisten II dan Asisten III Sekda di lokasi, sempat muncul beberapa versi terkait luasan lahan eks Gedung Kawedanan tersebut.

Menindaklanjuti kegiatan kunjungan lapangan tersebut, dilaksanakan rapat koordinasi di Gedung Bina Praja, Senin 30 September 2019 dipimpin Asisten III Sekda, Hadi Waluyo yang didampingi Kepala BPKPAD dan Kepala Dinsos P2PA Kab Demak. Hadir mengikuti rapat dari Dinperkim, Bagian Hukum, Bagian Pemerintahan Setda, Inspektorat, BPKPAD, Dinsos P2PA, Camat Demak, Lurah Bintoro serta dari Badan Pertanahan Nasional / Agraria Kab Demak.

Terkait histori lahan Eks Kawedanan, muncul pertanyaan mengapa kondisi eksisting sedemikian sempit sedangkan era teritori sistem Kawedanan dulu hampir semua lahan Kawedanan dipastikan luas dengan gedung ditambah lahan tanahnya. Didukung informasi dari BPKPAD, eksisting luas lahan dan gedung eks-Kawedanan adalah 4.686 M² dari data seharusnya ± 5.172 M², dimungkinkan telah terjadi pengurangan luasan sekitar 486 M². Mengingat hal tersebut, Asisten III meminta dilaksanakan mekanisme semacam penghitungan ulang tetapi harus setelah diperoleh legalitas data dari BPN. Bahwa jika berkurang, logikanya adalah pengurangan sekitar 1 M² untuk pelebaran jalan dan itu dimungkinkan regulasinya karena menyangkut aspek dukungan fasilitas umum dari pemerintah daerah.

Mekanisme rekonstruksi atau hitung ulang menjadi pilihan terbaik sebagaimana disampaikan perwakilan BPN Demak dengan prosedurnya terlebih dulu Pemerintah Daerah  selaku pihak pemegang hak mengajukan permohonan rekonstruksi atas perbatasan tanahnya kepada BPN. Dengan demikian saling klaim batas tanah antara pemerintah daerah dengan warga di area eks-Kawedanan dapat segera dituntaskan karena hal ini juga menyangkut perencanaan pembangunan pagar dan tembok batas tanah yang saat ini masih menjadi perdebatan.

Dalam konteks kepemilikan atau penguasaan atas hak tanah sebagai aset pemerintah daerah, tentu kepentingan Inspektorat adalah menghindarkan potensi temuan masalah jika berlangsung pemeriksaan BPK terkait kejelasan batas tanah pemerintah daerah sebagai patokan sinkronisasi luasan tanah dalam neraca dengan kondisi eksisting. (Irbanwil I / 30 September 2019)