Sesuai dengan instruksi dari Pemerintah Pusat, pada tanggal 1 Oktober 2019 di Gedung Grhadika Bina Praja dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NHPD) antara Pemerintah Daerah Kabupaten Demak yang diwakili Sekretaris Daerah dr. Singgih Setyono, MKes dan Ketua KPUD Kabupaten Demak Bambang Setyabudi disaksikan oleh Forkompinda Kabupaten Demak, anggota komisioner KPUD dan instansi terkait lainnya.
Dana hibah ini akan digunakan untuk membiayai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Demak Tahun 2020, dengan pembagian alokasi Rp. 29 miliar untuk KPUD demak dan Rp. 5 miliar untuk Bawaslu Kabupaten Demak.
Sekretaris Daerah Kabupaten Demak dr. Singgih Setyono, MKes menyampaikan bahwa pemerintah daerah berkewajiban mendukung kebutuhan anggaran pilkada serentak yang tahapannya akan berlangsung mulai Nopember 2019 hingga 2020. Dari hasil pembahasan tim anggaran pemerintah daerah bersama KPU disepakati KPU mendapat alokasi sebesar Rp 29 miliar. Besaran anggaran ini disesuaikan dengan kebutuhan yang mendasarkan efesiensi dan efektivitas penyelenggaraan pilkada.
Ketua KPU Demak Bambang Setyabudi mengakui, semula pihaknya mengajukan anggaran sekitar Rp 30 miliar. Namun dalam pembahasan bersama Pemkab Demak disepakati dilakukan efisiensi dengan mengurangi jumlah TPS. Jika pada Pilpres terdapat 1.876 TPS, pada pikada nanti hanya 1.600 TPS dengan pertimbangan proses pencoblosan akan lebih cepat karena masing-masing pemilih hanya menggunakan satu kartu suara. “Setiap TPS yang pada pemilu lalu untuk 300 pemilih sekarang bisa ditambah menjadi 500-600 pemilih. Jumlah itu bisa diterima, sebab sesuai ketentuan setiap TPS maksimal 800 pemilih.
Pencairan hibah direalisasi dalam dua tahun anggaran, yakni tahun 2019 sebesar Rp 210.227.000 dan selebihnya dicairkan tahun 2020. Alokasi anggaran terbesar untuk memenuhi kebutuhan badan ad hoc berupa honorarium PPS, KPPS, PPK dan sekretariat yang nilainya sampai Rp 14 miliar. Jumlah tersebut belum termasuk untuk petugas Linmas, karena anggaran Linmas menjadi kewenangan pemkab, kecamatan dan desa.
Terkait dengan itu semua, Inspektorat Kabupaten Demak siap untuk ikut mengawasi dan mengawal pencairan serta penggunaan dana hibah tersebut. (Admin / 1 Oktober 2019)