Optimisme capaian target Program Reforma Agraria Nasional oleh pemerintah pusat tidak hanya ditentukan kinerja tingkat nasional tetapi juga perlu dukungan pemerintah kabupaten. Sinergi semua pihak terkait perlu lebih diperjelas peran dan fungsinya dan itu membutuhkan inisiasi dari Instansi Agraria Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kabupaten. Sehubungan hal tersebut, difasilitasi BPKPAD Kab Demak, berlangsung Rapat Koordinasi Percepatan Capaian Reforma Agraria untuk wilayah Demak, Kamis 26 September 2019.

Dipimpin Asisten Bidang Administrasi Sekda (Ass. III), rapat di ruang Asisten III menghadirkan narasumber dari BPN Kab Demak diikuti undangan dari semua Kepala Bidang di BPKPAD, Bagian Hukum Setda, Bagian Pemerintahan dan Inspektorat. Sehubungan kegiatan redistribusi tanah sebagai bagian dari Program Reforma Agraria, disampaikan dari pihak BPN, kemungkinan besar wilayah Kab Demak tidak termasuk sasaran lokasi karena memang kegiatan redistribusi tanah lebih menyasar ke wilayah luar Jawa. Meskipun demikian, disepakati sebagai salah satu pointers rapat adalah mengajukan draft SK Pembentukan Satuan Gugus Tugas Reforma Agraria Kab Demak kepada Bupati. Gugus Tugas yang dibentuk sebagai tindak lanjut Perpres No 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria dibentuk untuk mengtasi hambatan dalam kegiatan redistribusi tanah terutama mempermudah penentuan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

Kegiatan pendukung Program Reforma Agraria yang lain yaitu Legalisasi Tanah / Aset termasuk mendesak untuk dilaksanakan. Urgensi legalisasi tanah / asset tidak hanya tentang kepemilikan sertifikat tanah warga masyarakat tetapi juga asset pemda perlu mendapat perhatian. Dilaporkan Kabid Pengelolaan Aset BPKPAD, bahwa dari 834 bidang tanah milik Pemkab Demak, kondisi di Tahun 2019 tercatat 361 bidang telah bersertifikat, 133 bidang dalam status proses serta 340 bidang belum sertifikat. Terkait upaya percepatan sertifikat asset pemda tersebut, disarankan BPN untuk mendaftarkan bidang yang akan disertifikat tersebut antara lain melalui kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di desa. (Irbanwil I / 26 September 2019)