Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menobatkan Jawa Tengah sebagai provinsi dengan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan terbaik nasional. Prestasi ini diberikan kepada Jawa Tengah karena telah berhasil melakukan inovasi berupa sistem informasi manajemen pengawasan online di Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. Selain itu juga didukung sejumlah kategori lain seperti kinerja pengawasan terbaik, nilai kapabilitas APIP, penyelesaian LHP, proporsi anggaran pengawasan, ketersediaan inovasi pengawasan, jumlah SDM dan lain sebagainya.

Penghargaan dari Kemendagri itu diterima secara langsung oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dalam acara Rapat KoordinasiPengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional (Rakorwasdanas) 2019 di The Sunan Hotel Solo, Rabu 25 September 2019. Selain Jawa Tengah, penghargaan juga diberikan kepada empat provinsi lain yakni Gorontalo sebagai terbaik kedua, Jawa Timur sebagai terbaik ketiga, dan Jabar serta DIY sebagai terbaik keempat dan kelima.

Dengan adanya penghargaan ini Gubernur Jawa Tengah meminta jajaran Inspektorat Provinsi Jawa Tengah tidak lantas berpuas diri. Justru penghargaan harus dijadikan sebagai pelecut semangat untuk lebih baik lagi. “Tapi saya senang, artinya apa yang dilakukan teman-teman di Inspektorat Provinsi sudah membuahkan hasil. Dan ini membuktikan komitmen teman-teman Inspektorat Provinsi mulai teruji. Selamat kepada teman-teman Inspektorat Provinsi.” kata Ganjar.

Ganjar juga membenarkan bahwa tidak semua daerah di Indonesia serius dalam melakukan pengawasan. Untuk itu dirinya mengusulkan, agar inovasi dari lima provinsi yang mendapat penghargaan ini dibawa ke Kementerian Dalam Negeri sebagai role model. “Saya usulkan yang terbaik-terbaik ini dikumpulkan jadi satu di Kementerian, suruh seluruh daerah melaksanakan sehingga semua memiliki standar yang sama. Mudah-mudahan ini menginspirasi daerah lain untuk berkomitmen mencegah korupsi,” tutupnya.

Sejalan dengan harapan Gubernur Jawa Tengah, saat ini Inspektorat Kabupaten Demak sudah menerapkan strategi pembinaan dan pengawasan desa terpadu yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Demak No. 34 Tahun 2018. Yang dalam pelaksanaannya dikembangkan Aplikasi Desa Waskita untuk memudahkan APIP melakukan monitoring dan evaluasi dana desa. (Admin / 25 September 2019)