Pemetaan risiko kecurangan (fraud risk assessment) merupakan suatu proses identifikasi, analisis, dan evaluasi atas kerentanan suatu organisasi dalam menghadapi risiko kecurangan. Proses ini harus dilakukan secara periodik agar organisasi dapat mengidentifikasi skema-skema kecurangan yang potensial dan bagaimana cara memitigasinya.

BPKP Provinsi Jawa Tengah yang sebelumnya telah melakukan sosialisasi di Inspektorat, melanjutkan FGD di Bappeda Litbang dan BPKPAD yang akan dilaksanakan  selama 3 (tiga) hari yaitu Senin 2 September 2019 s/d Rabu 4 September 2019. Dalam kesempatan tersebut hadir Tim dari BPKP Provinsi Jawa Tengah, Inspektorat Kabupaten Demak dan seluruh pejabat struktural Bappeda Litbang.

Drs Taufiq Rifai, MSi dalam sambutannya menyampaikan bahwa setiap pegawai harus dapat memetakan risiko kecurangan dan merencanakan tindak pengendalian yang harus dilakukan. Bappeda Litbang sebagai OPD perencana pembangunan daerah dan penyelenggara kegiatan mempunyai tugas memetakan resiko yang kemungkinan muncul. Resiko kecurangan yang mungkin terjadi di pemerintah daerah diantaranya adalah prosedur perencanaan yang tidak transparan dan akuntabel, program/ kegiatan baru tidak sesuai dokumen perencanaan, tidak sesuai kebutuhan, tumpang tindih, manipulative, mark up nilai, rekayasa bukti pertanggungjawaban dan pengeluaran fiktif. (Irbanwil III / 4 September 2019)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *