Inspektorat menyampaikan bahwa tanggung jawab formal dan material pengelolaan hibah berada pada penerima hibah. Penerima hibah harus memahami bahwa setiap uang rakyat yang dikeluarkan melalui APBD harus dikelola secara transparan dan akuntabel. Hal tersebut disampaikan pada sosialisasi proses pencairan dana bantuan tempat ibadah dan tempat pendidikan keagamaan formal dan non formal yang diselenggarakan di Aula Gedung Wakil Bupati, Rabu 4 September 2019.

Herminingsih, S.Sos MSi, Irbanwil III menambahkan sesuai dengan amanat Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2017, OPD terkait dalam hal ini Bagian Kesra harus melakukan monitoring terhadap pelaksanaan hibah tersebut. Dari hasil monitoring dilaporkan kepada Inspektorat. Sementara Wahid Rochmiyanto menyampaikan terhadap kewajiban perpajakan dilakukan sesuai dengan transaksi belanja dan dibukukan. Penerima agar segera membuat pertanggungjawaban setelah kegiatan selesai dilaksanakan. Jangan sampai menunggu sampai batas akhir apalagi terlambat, karena pengawasan sekarang dilakukan oleh banyak pihak, seperti masyarakat dan LSM.

Sosialisasi yang dihadiri oleh calon penerima hibah tersebut dibuka oleh Kabag Kesra Setda, Anang Badrul Kamal, S.Sos, MSi. Dalam sambutannya disampaikan bahwa penerima hibah agar benar- benar melaksanakan secara aman sehingga nyaman. Diakhir kegiatan di masing – masing kecamatan ditunjuk koordinator agar memudahkan komunikasi antara Bagian Kesra dan penerima hibah.(Irbanwil III / 4 September 2019)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *