Sampai dengan Tri Wulan II/ Semester I, Realisasi Belanja APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 670,169,289,052 atau 43,44 % dari Rencana Penyerapan Anggaran sebesar Rp.1,542,846,191,825. Hal tersebut terungkap saat dilakukan Reviu Penyerapan Anggaran, Pengadaan Barang/ Jasa dan Dana Desa pada hari Selasa (16/7) di Ruang Ekspose Inspektorat. Hadir dalam kesempatan tersebut Kabid Kelembagaan Desa Dinpermades P2KB Edy Purwanto, MM dan Kasi Akuntansi BPKPAD Nur Isnaeni, SE.  Reviu yang dilaksanakan setiap triwulan ini bertujuan untuk pengawalan pengelolaan anggaran termasuk penyerapan anggaran, pelaksanaan PBJ (Pengadaan Barang/ Jasa) dan penyaluran serta penggunaan Dana Desa dengan mengidentifikasi permasalahan dan memberikan solusi yang efektif kepada Bupati Demak serta mendorong terbangunnya sistem pengendalian pengelolaan anggaran, pengelolaan Dana Desa dan pengadaan barang/jasa.

Sementara untuk pengadaan barang dan jasa melalui UKPBJ diketahui di Kabupaten Demak direncanakan terdapat 184 paket pekerjaan senilai Rp.308,416,522,206. Dari 184 paket tersebut sudah terdapat pemenang lelang sebanyak 26 paket senilai Rp. 148,097,984,540. Pengadan barang jasa terjadi keterlambatan diantaranya karena keterlambatan OPD dalam menyampaikan permohonan lelang kepada UK PBJ.

Sedangkan untuk Dana Desa telah masuk ke RKUD sebesar Rp. 166.170.514.200 dan tersalurkan ke RKD sebesar Rp. 55.390.171.400.  Sedangkan pada pemerintah desa telah dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 27.371.379.968.

Nur Isnaeni dari BPKPAD menyampaikan realisasi belanja jauh dibawah rencana penyerapan diantaranya dikarenakan perencanaan kegiatan yang dibuat OPD kurang memadai. OPD merencanakan anggaran kas di tri wulan II namun kegiatan dilaksanakan tidak sesuai dengan schedule yang telah direncanakan. Selain itu terdapat sudah melaksanakan kegiatan/ pengadaan namun belum diajukan proses pembayarannya.

Sementara itu Edy Purwanto dari Dinpermades P2KB menyatakan untuk DD Tahap I sudah tersalurkan 100% ke desa. Namun terdapat beberapa desa yang baru cair di Bulan Juni karena keterlambatan menyusun APBDes 2019. Sedangkan untuk tahap II, bulan ini sudah 16 desa yang cair. Keterlambatan pencairan tahap II ini diantaranya Pemerintah Desa belum menyampaikan laporan realisasi periode sebelumnya.

Terhadap permasalahan penyerapan anggaran, PBJ dan DD ini, Tim Reviu menyarankan agar OPD lebih cermat merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan/ pengadaan barang jasa sesuai dengan schedule dan menyiapkan SDM pengelola keuangan/ pengadaan PBJ yang kompeten. (Irbanwil III / 16 Juli 2019)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *