Inspektorat Kabupaten Demak melalui Irban Wilayah IV melakukan pananganan pengaduan masyarakat pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 di ruang rapat Lt. II Inspektorat Kabupaten Demak.

Penanganan pengaduan masyarakat tersebut merupakan amanah dari Undang-undang RI Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang RI No. 30 Th 2016 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah RI No. 48 Th 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan ataupun dalam Peraturan Pemerintah RI No. 12 Th 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terimplemtasikan dalam Nota Kesepahaman antara Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang di breakdown untuk tingkat Kabupaten dengan adanya Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Bupati Demak, Kepala Kepolisian Resor Demak dan Kepala Kejaksaan Negeri Demak sekaligus sebagai komitmen mewujudkan Misi Bupati Demak ke- 2 yakni Mewujudkan Pemerintah yang Lebih Bersih, efektif, efisien dan akuntabel. Misi tersebut diimplementasikan pada 16 Program Unggulan Bupati Demak yang ke-1, yakni Program Pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan.

Dasar penanganan pengaduan masyarakat Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 25 tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat.
Pemerintah Daerah melalui Inspektorat Kabupaten Demak berupaya meningkatkan pelayanan birokrasi kepada masyarakat dengan arah kebijakan penciptaan tata kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Transparan, dan Bebas KKN menuju Good Governance. (Irbanwil IV / 11 Juli 2019)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *